Pesan moral itu disampaikan Bupati Bogor Racmat Yasin ketika  melantik 53 pejabat eselon II dan III di Gedung Serbaguna I   Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kamis (9/1).
“Saya tak ingin   mendengar ada pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terlibat praktik  korupsi,” kata Rachmat.  
Ia kembali mengimbau   pejabat eselon II dan III yang baru dilantik  jangan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri atau  membantu memperkaya orang lain.
"Saya punya pengalaman diperiksa KPK,” tegas mantan ketua DPRD Kabupaten Bogor ini.
Rachmat   punya ambisi dan mimpi besar. Ketua DPW PPP ini begitu terobsesi untuk menjadikan Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia. Untuk   itu, dia butuh pendamping yang masih segar dan memiliki ide brilian.
“Penyegaran organisasi di semua lini sangat dibutuhkan untuk membawa semangat  baru Pemkab Bogor. Guna  merealisasikan janji kampanye saya, tentunya perlu mengangkat orang yang kredibel dan   berkomitmen kepada kepala daerahnya untuk memajukan kabupaten ini," kata orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini.
Dia menjelaskan, mutasi yang dilakukan  bukan asal tunjuk atau menggunakan asas kedekatan dan kekerabatan. Namun,  hasil  pengajuan maupun tes kelayakan   yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat.
“Banyak yang melobi saya. Bahkan mereka datang melobi Umi saya meminta posisi di dinas yang diinginkannya,” bebernya.
Rachmat akan mengevaluasi  kinerja  53 pejabat eselon II dan III yang baru.  Apabila dalam waktu tiga bulan kinerjanya buruk, ia  punya wewenang untuk memindahkannya kembali.
Di tempat terpisah, Syarifah S Dwikorawati, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor yang baru dilantik mengaku cukup berat memimpim badan ini, terutama   mewujudkan osebsi Rachmat  menjadikan Bogor sebagai kabupaten termaju se-Indonesia.  
“Ini merupakan PR besar kami sebagai bawahan bupati," katanya.
Untuk menjadi kabupaten termaju, tambah dia, keberhasilan Kabupaten Bogor harus dibandingkan dengan kabupaten lain. Tidak hanya dalam indek
pendapatan saja, melainka n  dalam keberhasilan setiap SKPD.  sebagai  contoh,  angka kemiskinan Kabupaten Bogor harus lebih rendah dibandingkan
kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang sedikit. Penilaian itu sangat mutlak apabila ingin mendapatkan gelar kabupaten termaju.

"Masalah ini bukan hal yang mudah untuk merelisasikannya.  Saat ini  masing-masing dinas sedang merumuskan untuk mewujudkan visi tersebut,” pungkasnya. (rul)