Rombongan BPIP dipimpin oleh Wakil Kepala BPIP Karjono. Turut serta, Sekretaris Utama BPIP Adhianti, Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Humas dan Administrasi Sunoto Setyo, serta Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Prakoso.

Seusai pertemuan Pj Gubernur Al Muktabar mengungkapkan telah dilakukan diskusi dengan Kapolda dan juga rombongan dari BPIP. Banyak hal yang dibicarakan terkait dengan bagaimana kita terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di segala aspek kehidupan dalam pembangunan di Provinsi Banten.

“Nantinya kita juga sudah sepakat akan ada MoU dan hal lainnya yang secara teknis akan dibahas, termasuk juga bagaimana mengimpementasikan nilai-nilai Pancasila dalam platform digital,” ujarnya.

Al Muktabar melanjutkan, setelah terimplementasikan dalam berbagai plafom digital, Pemprov Banten akan terus mengembangkannya sehingga akses itu akan lebih luas dan lebih massif kepada generasi muda dan seterusnya.

“Kita juga sudah bekerjasama antara Pemprov, Polda dan juga TNI untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila mulai dari PAUD sampai jenjang pendidikan tertinggi dengan berbagai desain, metode, dan pola pendekatan,” ungkapnya.

“Di dalam Sisdiknas, nilai-nilai Pancasila itu juga akan terkoneksi melalui kurikulum yang berbasis Pancasila. Sehingga nanti diharapkan, paham-paham radikalisme bisa direduksi dari bumi Banten, sebab Pancasila itu merupakan nilai dasar bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Wakil Kepala BPIP Karjono menambahkan, ada beberapa hal penting yang tadi dibicarakan, terutama BPIP ingin melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama para ulama dan tokoh-tokoh yang ada di Provinsi Banten termasuk juga organisasi kemasyarakatan. Nantinya mereka ini kita kumpulkan dalam sebuah kegiatan yang sifatnya mengharumkan Banten lebih baik ke depannya melalui penanaman nilai-nilai dasar Pancasila.

“Sementara itu untuk sasaran pada generasi millenial, kita bisa dekati dengan pola pendekatan yang mengasyikkan. Kalau dulu didoktrin dengan berhafalan, sekarang di media yang sangat luar biasa ini kita upayakan dengan musik, dengan olahraga, kuliner dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan,” ucapnya.

Berbicara Pendidikan Pancasila, lanjut karjono,sejak reformasi dulu sudah ada Tap MPR Nomor 4 Tahun 1978 mengenai Ekaprasetia Pancakarsa atau yg disebut dengan P4. Tapi itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Satu tahun kemudian ada lembaga yang menangani Pancasila yaitu BP7. Lembaga ini kemudian kembali dibubarkan.

Dikatakan, saat ini kembali digalakkan lagi mata ajar atau mata kuliah Pancasila di dunia Pendidikan kita, yang dulu menurut Undang-Undang Sisdiknas Tahun 1989 itu wajib. Bahkan pengaturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Pancasila itu sudah diatur dalam Undang-Undang Tahun 1965, dimana sepertiga dari pasalnya mengatur Pancasila.

“Makanya saat ini, dengan kondisi generasi milenialnya yang tertinggal 20-23 tahun ini sangat memprihatinkan, karena mereka menerima doktrin-doktrin ideologi yang mungkin di luar Pancasila yang intinya adalah bisa memecah kesatuan bangsa. Oleh karenanya, Pendidikan Pancasila itu akan Kembali kita galakkan kepada generasi penerus bangsa,” pungkasnya.